Di tengah munculnya pandemi COVID-19 saat ini, sayangnya hampir setengah populasi penduduk dunia tidak dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai menurut laporan Bank Dunia dan WHO. Situasi inilah yang menempatkan sejumlah negara berada di posisi rendah dalam indeks kesehatan pada tahun 2020. Indonesia rupanya juga berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dalam indeks kesehatan global terakhir (tahun 2020), Indonesia berada di posisi ke-97 dari 149 negara menurut laporan The Legatum Prosperity Index 2020.

Indeks kesehatan ini didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit. Dibandingkan Singapore, misalnya, posisi Indonesia sangatlah jauh tertinggal.

Rendahnya indeks kesehatan di atas juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti misalnya:

• pendidikan masyarakat yang masih rendah;
• faktor kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial;
• kesadaran akan pentingnya kesehatan masih rendah;
• akses informasi kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat masih belum banyak;
• mudahnya masyarakat termakan berita hoax tanpa bukti-bukti yang otentik berdasarkan fakta nyata di lapangan;
• pelatihan, seminar-seminar/penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat yang masih minim;
• literasi asuransi kesehatan yang masih minim;
• literasi keuangan masih minim;
• literasi harian seperti menulis, membaca, dan menganalisis data/fakta yang beredar masih rendah;
• tidak mempunyai rekening bank (unbanked) sehingga mempersulit ruang gerak masyarakat untuk melakukan transaksi digital baik dengan pihak perbankan, pusat layanan kesehatan, maupun dengan lembaga keuangan lainnya;
• anggapan dan stigma keliru di kalangan masyarakat menengah ke bawah bahwa berobat di rumah sakit itu mahal dan perlu uang yang banyak untuk berobat ke dokter.

Masalah-masalah seperti di atas sudah semestinya perlu kita berikan solusi secara bersama agar pembangunan sumber daya manusia Indonesia semakin baik antar lintas generasi, termasuk perbaikan mutu kesehatan masyarakat. Namun untuk mewujudkan itu semua, maka perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah, tenaga kesehatan/pihak medis, dan masyarakat itu sendiri. Caranya yaitu dengan melakukan pemerataan kesehatan yang berkeadilan antar lintas sektor di semua lini kehidupan.

Pemerataan Kesehatan Bagi Masyarakat

Untuk mencapai visi pemerintah Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur maka saya jadi teringat dengan ucapan bapak Presiden Joko Widodo, seperti yang saya kutip dari kata pengantar dalam file berjudul “Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, bahwa dalam sambutannya beliau berkata: “Kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa“.

Pemerataan pembangunan manusia dan infrastuktur yang merata dan berkeadilan adalah proyek besar yang sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh bapak Presiden kita yaitu Pak Jokowi, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang jauh lebih baik, maka perlu kiranya untuk melakukan pemerataan kesehatan dari hulu ke hilir.

Daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) dengan jangkauan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan yang masih minim tentunya menjadi kendala tersendiri yang problemnya perlu segera diselesaikan. Program kesehatan gratis dengan tipe masyarakat dengan penghasilan rendah penting dipikirkan sehingga masyarakat tidak terbebani dengan anggaran berobat ke rumah sakit yang menurut anggapan mereka masih mahal dan perlu uang banyak untuk pergi ke dokter.

Selain itu, menggunakan strategic purchasing yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui tangan resminya yaitu BPJS Kesehatan ini sangat bagus karena membantu mendorong percepatan digitalisasi dan perlu kita apresiasi bersama. Strategic Purchasing mempunyai arti melakukan purchasing dengan memperhitungan beberapa hal seperti keadilan dalam distribusi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan dana/anggaran, memberikan akses dan pelayanan berbasis kebutuhan, adanya jaminan mutu pelayanan, dan melindungi masyarakat secara finansial. Ini artinya bahwa BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan gambar di atas, ada 4 kelompok yang akan dikembangkan kapasitasnya demi kesejahteraan rakyat untuk memperoleh akses dan pelayanan kesehatan dari BPJS. Pertama, pihak BPJS sebagai purchaser dan sekaligus badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) berdasarkan amanat UU No.24/2011 akan mengakomodasi semua pelayanannya demi kepentingan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan akses dan layanan kesehatan baik secara langsung (datang ke rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya). Selain itu, pemberi pelayanan, pemerintah dan masyarakat juga akan mendapat dampak positif dari kebijakan strategic purchasing ini.

Kedua, Pemerintah yang terdiri atas Kementerian Kesehatan: National Case Mix Center-P2JK, Staf Program Prioritas (HIV/AIDS, Immunization, malaria, MCH, nutrition, TB), MoH (DG of Yankes); Kementerian Keuangan dan berbagai lembaga lain di pemerintahan Pemerintah Daerah juga turut serta membantu dan mendukung jalannya program strategic purchasing dari BPJS.

Ketiga, Pemberi Pelayanan Kesehatan Swasta dan Pemerintah di level Primer dan Tingkat Lanjut (RS), Asosiasi Lembaga Pelayanan, Perhimpunan Profesi juga ikut melakukan inisiasi pembangunan sumber daya manusia juga mereka ikut serta melalui kegiatan pemerataan kesehatan di daerah-daerah terpencil (3T), pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan, penyuluhan, dan bimbingan di tengah-tengah masyarakat.

Keempat, Masyarakat akan mendapatkan imbas dari kebijakan BPJS yang sudah direncanakan sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkau semua layanan yang tersedia di BPJS kesehatan baik secara online (dengan aplikasi JKN mobile, misalnya), atau melalui layanan offline dengan langsung berkunjung ke rumah sakit rujukan.

Selain dengan strategic purchasing untuk akselerasi pelayanan BPJS yang semakin kuat seperti dijelaskan di atas, akselerasi #DigitalisasiBPJSKesehatan dapat ditempuh melalui sarana digital marketing melalui sosial media serta pembuatan fitur aplikasi online yang bisa diinstal secara cuma-cuma oleh masyarakat melalui hapenya. Hal ini tentunya bertujuan agar jangkauan informasi seputar kesehatan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat baik yang tinggal di pelosok (daerah 3T) maupun yang ada di wilayah perkotaan. Sehingga dampaknya masyarakat tentunya akan semakin mudah untuk mengakses layanan kesehatan walaupun hanya dalam genggaman (menggunakan hape smarthphone) yang mereka miliki.

Kabar baiknya, bahwa pihak BPJS memang sudah membuat suatu inovasi terkeren yaitu aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang bisa langsung didownload dan diinstal di hape smartphone yang mereka miliki.

Mobile JKN Dalam Genggaman Tangan

Mobile JKN merupakan platform digital yang dibuat oleh pihak BPJS untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pengguna yang terdaftar di BPJS Kesehatan/JKN-KIS, baik untuk mereka yang tinggal di daerah desa maupun perkotaan.

Aplikasi Mobile JKN dapat dengan mudah diunduh oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada melalui google playstore maupun di App Store.

Tentunya banyak sekali manfaat bagi masyarakat yang menggunakan Aplikasi Mobile JKN, diantaranya jika lupa membawa kartu JKN-KIS, maka mereka bisa memanfaatkan aplikasi Mobile JKN ini melalui perangkat gawai handphone yang sudah terunduh. Selain itu, kemudahan dalam mengganti Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semakin gampang melalui aplikasi Mobile JKN ini. Selain itu, kemudahan lain yang diperoleh antara lain:

• kemudahan dalam pendaftaran menjadi anggota JKN-KIS;
• kemudahan dalam mengubah data jika diperlukan;
• mendapat antrean online di berbagai fasilitas kesehatan secara cepat dan mudah;
• memudahkan dalam aktivitas pengecekan nominal tagihan serta pembayaran;
• kemudahan dalam mengecek dan melakukan pengaduan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
• Kemudahan dalam mencari daftar dokter untuk berbagai kebutuhan seperti konsultasi, dan lain sebagainya.

Banyaknya kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan JKN mobile ini tentu saja akan berdampak kepada percepatan digitalisasi BPJS Kesehatan. Untuk memperoleh kemudahan akses layanan kesehatan dari BPJS, silakan teman-teman bisa mengunduh dan instal aplikasi mobile JKN di hape smartphone yang teman-teman miliki dengan klik link berikut ini: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bpjs.mobile&hl=en&gl=US.

Oya, di akhir tulisan saya tentang JKN Mobile ini, maka saya juga tidak lupa memberikan usul kepada pihak BPJS Kesehatan agar selain menciptakan teknologi mobile yang dalam genggaman ini, maka penting juga BPJS Kesehatan melakukan pendampingan, bimbingan/penyuluhan, serta pelatihan di desa-desa supaya masyarakat yang belum tersentuh dengan teknologi internet tentu saja akan merasakan dampak positif akan hadirnya mobile JKN ini. Selain itu, dengan adanya aplikasi Mobile JKN ini juga diharapkan pemerataan kesehatan di Indonesia akan semakin cepat.

Sumber Referensi Pendukung Tulisan:

• Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Tersedia secara online di situs: http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/Perpres%20No.%2012%20Th%202013%20ttg%20Jaminan%20Kesehatan.pdf.
• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tersedia secara online di situs: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/36TAHUN2009UU.htm.
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tersedia secara online di situs: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268.
• Optimalisasi Strategic Purchasing BPJS Kesehatan. Tersedia secara online di situs: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/1192.
• Kementerian PPN/Bappenas. Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. Tersedia secara online di situs: https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf.
• WHO. World Bank and WHO: Half The World Lacks Access to Essential Health Services, 100 Million Still Pushed Into Extreme Poverty Because of Health Expenses. Tersedia secara online di situs: https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses.
• The Legatum Prosperity Index 2020. Tersedia secara online di situs: https://www.prosperity.com/rankings?pinned=IDN&filter=.
• Strategic Purchasing dalam Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tersedia secara online di situs: https://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/2847-CoP-Strategic-Purchasing-dalam-kebijakan-JKN.
• Gambar dan Penjelasan Materi Kelompok Peserta Strategic Purshasing BPJS, tersedia secara online di situs: https://kebijakankesehatanindonesia.net/40-strategic-purchasing.
• Gambar dan perintah unduh aplikasi Mobile-JKN, tersedia secara online di google playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bpjs.mobile&hl=en&gl=US.